Kecelakaan di Perlintasan Madukoro Semarang

Berita TPI hari Kamis 16 Oktober pukul 12.05 menyatakan bahwa sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan Jalan Madukoro Semarang. Korbannya adalah Indah Sulistyawati. Dia tercatat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Konservasi Dinas PSDA Jawa Tengah. Kabar buruknya, mobilnya ringsek sedang kabar baiknya, yang bersangkutan slamet walaupun mungkin sangat terkejut. Kecelakaan disebabkan oleh penjaga yang alpa (sedang mabuk) ketika kereta api melintas.

Perlintasan sebidang jalan raya dan jalan baja (kereta api), dengan atau tanpa penjaga, selalu diberi rambu STOP pada sisi jalan rayanya dengan maksud agar para pengendara kendaraan menghentikan kendaraanya sesaat sebelum melintasi jalan baja tsb. Dengan begitu paling tidak ada waktu bagi pengendara untuk menengok kekanan dan kiri menilai situasi sebelum melintas. Kalau proses ini ditaati maka frekuensi kecelakaan di perlintasan jalan baja dapat dikurangi.

Sayangnya, kondisi di Semarang agak berbeda. Walaupun pengendara sudah berhenti dia tidak akan dapat menilai situasi karena pandangannya terhalang oleh permukiman yang memenuhi ruang sempadan jalan kereta api. Jadi kalau kita berjalan di Semarang terutama di Jalan Madukoro, Anjasmoro, Kokrosono dan Hasanudin maka keselamatan kita sangat tergantung pada kesiagaan penjaga perlintasan. Kita harus sangat hati hati. Saya rasa sudah saatnya Pemerintah Kota Semarang mengosongkan ruang sempadan itu untuk mengurangi resiko kecelakaan di perlintasan jalan kereta api. Saya yakin sebenarnya ruang tersebut masih milik PT KAI yang dirambah oleh masyarakat.

Baca lanjutan!

Penanganan Kawasan Gunung Sindoro Sumbing Prau

Jumat, 26 September 2008, pukul 09.30 dipaparkan Konsep Penanganan Kawasan Gunung Sindoro Sumbing Prau di Loka Bakti Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Paparan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada suatu rapat yang dipimpin oleh Bupati Temanggung (Drs H Hasyim Afandi) didampingi Wakil Bupati (Ir Budiarto MT), Kepala Polres Temanggung dan Komandan Kodim Temanggung serta dihadiri hampir seluruh pimpinan SKPD pada Kabupaten Temanggung, PDAM Kabupaten Temanggung, Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Kedu Utara, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo dan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo. Dua yang terakhir itu adalah UPT dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Paparan dilakukan oleh dua pejabat , yang pertama adalah Asisten II Sesda Temanggung dan yang ke dua adalah Kepala Perum Perhutani KPH Kedu Utara. Bupati kemudian memberikan tambahan dan menutup rapat.

Paparan Asisten II menyatakan bahwa Penanganan Kawasan Gunung Sindoro Sumbing Prau adalah bahasa halus dari Rehabilitasi Lingkungan Kawasan Gunung Sindoro Sumbing Prau. Problem utama yang ada di Kabupaten Temanggung bersumber dari kerusakan lingkungan kawasan tersebut. Indikasi yang nyata dari ekses kerusakan ini adalah menurunnya secara berarti sumber sumber air yang menjadi sumber air PDAM Kab Temanggung. Untuk mengatasi problem ini maka dilakukan strategi dengan membagi kawasan tsb menjadi 4 zone, yaitu: zona I kawasan puncak, zona II kawasan sabuk, zona III kawasan perkotaan dan perdesaan dan zone IV kawasan lingkungan sumber air. Semua instansi berkenaan didorong untuk melakukan tindakan nyata di zona zona tersebut sesuai tupoksinya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Paparan Kepala Perum Perhutani KPH Kedu Utara menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan hutan pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat sekitar hutan. Sebagian besar lahan hutan berada di Kabupaten Temanggung. Untuk mengatasi hal itu telah dilakukan upaya hukum maupun sosial kepada masyarakat dimaksud. Dalam kaitan dengan upaya sosial telah dibina keberadaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk bersama sama mengelola hutan. Kegiatan ini akan terus dikembangkan.

Bupati menyatakan bahwa ada 2 cara pandang berbeda antara instansi pemerintah dengan LSM dalam mengatasi problem yang ada pada masyarakat (yang selanjutnya berimbas ke sektor lain). Instansi melihat bahwa infrastruktur adalah jawaban atas yang problem tsb sedangkan LSM yakin bahwa pembinaan masyarakat adalah jawabannya. Paparan Asisten II dan Kepala Perum Perhutani tsb. telah memperhatikan aspek infrastruktur dan pembinaan masyarakat. Persoalannya adalah pada penyediaan dana. Sesuai dengan amanat perundang undangan maka sebagian besar dana telah teralokasikan untuk pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan terobosan untuk membiayai rehabilitasi lingkungan ini. Masyarakat swasta dan lembaga donor yang tertarik pada kegiatan ini perlu dirangsang partisipasinya.

Kabupaten Temanggung telah memulai kegiatan yang sangat bagus yaitu rehabilitasi lingkungan. Kegiatan ini berbasis atas kesadaran bahwa lingkungan yang terjaga adalah syarat mutlak untuk melanggengkan kehidupan di dunia ini. Kegiatan ini telah menjadi komitmen Bupati Temanggung sehingga terjamin keberlanjutannya.

(Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar terletas pada DAS Progo, sebagian kecil lainnya pada DAS Serayu dan DAS Kuto)

Baca lanjutan!

Apel PNS, masih perlukah?

Pegawai negeri sipil (PNS) terutama yang berdinas pada suatu pemerintah daerah sudah sejak lama mempunyai kewajiban mengikuti apel pagi dan sore setiap harinya. Apel ini diadakan oleh instansinya untuk memeriksa kehadirannya. Sasarannya adalah untuk menjamin produktivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi apakah sasaran itu dipenuhi? Banyak kita dengar bahwa dalam interval waktu apel pagi dan apel sore banyak PNS yang hanya membaca koran di kantor, atau keluyuran ke mall, dll.nya. Dengan begitu walaupun produktivitas ada, tetapi tentu sangat rendah. Apel dengan sasaran untuk menjamin produktivitas pelayanan PNS kelihatannya perlu ditinjau kembali.

Produktivitas PNS tidak hanya ditentukan oleh kehadirannya saja. Produktivitas banyak ditentukan oleh program kerja yang disusun oleh instansinya dan kemampuan serta kerajinan PNS. Apel hanyalah bagian kecil dari kerajinan saja sehingga sumbangannya bagi produktivitas sangat kecil. Banyak PNS yang berhalangan apel namun produktivitasnya masih tinggi.

Apel dengan cara berbaris dan melapor lebih tepat diadakan untuk tentara, karyawan pabrik dan satgas partai. Kenapa? Karena mereka bekerja dan berkoordinasi untuk menghasilkan produk dalam tempat dan waktu yang sama. Sedangkan PNS dapat bekerja dan berkoordinasi dari tempat yang berbeda pada waktu yang sama. PNS dapat memanfaatkan teknologi komputer, internet dan handphone untuk itu. Apel PNS menjadi tidak relevan lagi karena penilaian kerajinan dan kemampuan PNS dapat langsung dilihat dari produktivitasnya.

Baca lanjutan!

Jumlah Penduduk dan Ketersedian Air Jawa Tengah

Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 228 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sbesar itu Indonesia menempati posisi ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, India dan USA. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi adalah penyebabnya.

Laju pertumbuhan penduduk (population growth rate) Indonesia adalah 1.25% per tahun. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya total fertility rate (TFR – rata rata jumlah anak seorang perempuan usia subur) sebesar 2,17 (sumber lain menyebut 2,34) dan besarnya komponen penduduk usia subur (67,9%).

Penduduk Jawa Tengah diperkirakan adalah 32,2 juta dengan tingkat pertumbuhan adalah 0,35%. Parameter demografi lainnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Total fertility ratenya adalah 2,14 dan net reproduction ratenya (rata rata jumlah anak berjenis kelamin perempuan dari seorang perempuan) adalah 1.02. Pada saatnya maka jumlah penduduk Jawa Tengah akan steady pada tahun 2025 ketika jumlahnya sudah 33,2 juta.

Dengan jumlah 32.2 juta jiwa dan volume ruang 32.800 km2 maka Jawa Tengah saat ini tergolong sebagai ruang paling padat di dunia. Kepadatan ini hanya dapat diungguli (sedikit) oleh Banten, Jawa Barat dan DI Yogyakarta sedang untuk tingkat dunia hanyalah Bangladesh. China sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia tidak sepadat Jawa Tengah. Kepadatan provinsi terpadat di China yaitu Jiang Su hanya 75% dari kepadatan Jawa Tengah.

Dalam kaitan dengan sumber daya air penduduk yang padat adalah beban. Ada 2 alasan kenapa penduduk yang padat adalah beban. Yang pertama, dari sisi penyediaan, kepadatan penduduk dengan persebaran yang sembarangan akan cenderung mengancam sumber sumber air sehingga kuantitas dan kualitas sumber sumber air menjadi berkurang. Menyusutnya debit sumber sumber air bawah tanah dan menaiknya nisbah debit maksimum dan minimum sumber air permukaan adalah contoh dari akibat penduduk yang padat. Yang kedua, dari sisi kebutuhan, kepadatan yang tinggi adalah kebutuhan sumber daya air yang tinggi. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat hidup. Jawa Tengah mendapatkan beban ini, yaitu kelangkaan air.

Curah hujan normal Jawa Tengah adalah sekitar 2.500 mm/tahun maka setiap tahun ada 82 milyar m3 air tercurah dari langit. Jika dibagi 32.2 juta penduduk Jawa Tengah maka setiap orang akan mendapatkan 2.500 m3/tahun. Dengan anggapan hanya 25% yang dapat dimanfaatkan melalui bendungan, bendung, dan tadah hujan maka ketersediaan air hanyalah 625 m3/kapita/tahun, suatu jumlah yang sangat kurang. Sebagaimana diketahui ketersediaan air yang ideal adalah pada kisaran 2.000 m3/kapita/tahun (pesimis) sampai dengan 5.000 m3/kapita/tahun (optimis).

Dari angka angka di atas maka penduduk Jawa Tengah yang ideal dari aspek ketersediaan air (katagori pesimis) adalah 8 juta orang. Jika hal itu ingin dicapai pertumbuhan penduduk yang negatif perlu dilakoni. Untuk itu perlu menerapkan jurus China ‘satu perempuan satu anak’ atau migrasi ke luar daerah atau keduanya.

Lain daripada itu, ke depan Jawa Tengah dan Jawa pada umumnya tetap akan mengalami kekeringan (dan banjir secara bergantian) karena angka angka yang ada mengharuskan demikian. Jadi ketika kekeringan hadir mestinya kita tidak perlu panik. Yang penting ketika air langka (kekeringan) air yang ada telah teralokasikan secara proporsional. Lebih lanjut, ketika air ada masyarakat dapat memanfaatkan secara hemat dan ketika air berlebih (banjir) masyarakat telah mendapatkan peringatan dini.

Baca lanjutan!

Pompa Untuk Mengatasi Kekeringan

DITJEN SDA DISTRIBUSIKAN 136 POMPA UNTUK ANTISIPASI KEKERINGAN, demikian judul berita pu sebagaimana ditayang pada situs Departemen PU. Pompa pompa ini akan digunakan untuk menyedot air dari sumber air yaitu sungai, waduk lapangan, embung dan saluran air. Pompa akan didistribusikan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk – Cisanggarung sebanyak 20 unit, Citanduy 10 unit, BBWS Bengawan Solo 25 unit, Citarum 10 unit dan BBWS Cidanau – Ciujung – Cidurian 15 unit. Kapasitas pompa adalah 25 L/s.


Saya sulit memahami kenapa persoalan kekeringan diatasi dengan penyediaan pompa? Kekeringan artinya adalah kelangkaan atau ketiadaan air. Kalau tidak ada air terus apa yang akan dipompa?

Pada saat musim kering (kemarau) semua air di sumber sumber air di Pulau Jawa sudah teralokasikan. Pengambilan air dari suatu titik di sungai dan saluran akan menghilangkan kesempatan pengguna air di bagian hilir. Jadi semacam zero game saja, yang satu mendapatkan dengan cara menghilangkan kesempatan yang lain. Contohnya, Departemen Pertanian pernah memberikan bantuan pompa untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petani penggarap sawah pada DI Trani dan DI Lemahbang memanfaatkan pompa tersebut untuk mengambil air dari Saluran Colo. Dampaknya adalah lahan sawah DI Colo di Kabupaten Sragen yang pasokan airnya telah dialokasikan dari saluran Colo menjadi tidak terairi.

Dampak yang paling berat adalah terjadinya penurunan kualitas perilaku para pengguna air. Pengalaman bahwa kita boleh memompa air dari saluran atau sungai begitu saja membawa kepada pemahaman bahwa semua orang boleh mengambil air darimanapun tanpa syarat apapun. Maka saat itu di sepanjang saluran Colo marak terjadi pengambilan air dengan pompa, bahkan di beberapa titik dibangun stasiun pompa permanen. Saya kira sampai saat ini penertiban belum dapat dilakukan sehingga pompa masih menjadi persoalan pengelolanya.

Saya tidak sependapat dengan solusi penyediaan pompa untuk mengatasi persoalan kekeringan. Sebagian besar persoalan kekeringan terjadi karena penggunaan air yang tidak terencanakan (misalnya, karena petani menamam padi di luar lahan rencana, mengharap hujan, mengharap air tanah, dsb.). Lebih lanjut, sebagian besar penggunaan air tidak terencanakan terjadi karena pengguna air (petani) tidak mempunyai pilihan pekerjaan yang lain. Saya rasa akar dari persoalan kekeringan lebih kepada lapangan kerja tinimbang kepada kelangkaan air itu sendiri.

Persoalan kekeringan tentu harus dipecahkan, secara multisektoral. Jangka panjang (dari sektor Pengembangan SDA) dijalankan dengan konsisten semua instrumen pengelolaan SDA seperti: Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Dewan SDA, TK-PSDA, GNKPA dan lain lainnya. Dari sektor yang lain misalnya: pengendalian penduduk (jumlah maupun persebarannya) , penegakan peraturan tentang rencana tata ruang, peningkatan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dsb. Jangka pendek dengan sosialisasi ketersediaan air, penyediaan pekerjaan secara padat karya, penyediaan hujan buatan dsb.

Baca lanjutan!

Pejabat Struktural Dinas PSDA Jawa Tengah

Hari ini, Senin, 30 Juni 2008 para pejabat UPTD pada Dinas PSDA Jawa Tengah dilantik. Peristiwa ini mengakhiri penataan organisasi pada Dinas PSDA Jawa Tengah sebagai bagian dari penataan organisasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menanggapi PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tanggal 6 Juni tentang SOTK Dinas PSDA Jawa Tengah maka Dinas PSDA Jawa Tengah disusun atas 5 unit eselon III/a di pusat dan 6 unit eselon III di daerah. Lebih lanjut, 5 eselon III/a pusat disusun atas 13 unit eselon IV/a dan 6 eselon III di daerah masing masing disusun atas 3 unit eselon IV/a. Susunan pejabat pada organisasi Dinas PSDA Jawa Tengah adalah kurang lebih sebagai berikut:

Dilantik pada 13 Juni 2008 di Ghradika Bakti Praja, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah NOMOR 821.2/226/2008 TANGGAL 13 JUNI 2008, Kepala Dinas PSDA Jawa Tengah: Ir Suryono Suripno, SIP, MT(eselon II/a. Dia sebelumnya adalah Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten Kota Wilayah I (Semarang - Pati).

Dilantik pada 23 Juni 2008 di Ghradika Bakti Praja berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/495/2008, 821.2/496/2008, 821.2/497/2008 dan 821.2/498/2008:
Sekretaris: Ir Triwidodo Djokorahardjo, MEng (eselon III/a), membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Program: Ir Agus Purwandini, MEng, (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian: Wulan Martini Suprapti, SH, MSi dan (3) Kepala Subbagian Keuangan: Nomastuti Yunita Dewi, SE, MM.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis: Ir FX Prijoewo Guntoro, Dipl HE, MSi (eselon III/a), membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Survey Investigasi dan Desain: Ir Kasmono, ME, (2) Kepala Seksi Hidrologi: Ir Agung Suseno, Dipl HE dan (3) Kepala Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi SDA: Ir SR Eko Yunianto, Sp1.

Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku: Prasetyo Budhie Yuwono, ME (eselon III/a), membawahi 2 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Sri Purwanto, ST, MT dan (2) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan: Agus Surawan, ST, Sp1.

Kepala Bidang Sungai, Waduk dan Pantai: Ir Agus Purwadi, CES (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: F Dhoko Wintarto, ST, (2) Kepala Seksi Pembangunan dan Konservasi: Ir Indah Sulistyowati dan (3) Kepala Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan: Noviyanto, Sp1.

Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan: Ir Hidayat Mulyono, Dipl HE(eselon III/a) membawahi 2 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu: Parto, ST dan(2) Kepala Seksi Manajemen Aset dan Perizinan: Sriyanto, SH, MM.

Dilantik pada hari ini di Aula Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2/511/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008
:
Kepala Balai PSDA Pemali Comal: Purwadi, Dipl ATP, MT (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Ir Ktut Artana, MSi, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Sarwono, SST, MT dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Pangestu Yudhowono, ST.

Kepala Balai PSDA Jragung Tuntang: Ir. Lukito, Sp1 (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Drs Imam Wasirin, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: MC Agus Sudarmadi, ST dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Ir Rahman Wahyu Adikartika, Sp1.

Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana : Ir Djumono, Dipl HE (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Suroso Sastro Wardojo, SH, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Kastari, Dipl ATP dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Suparman, BE, ST.

Kepala Balai PSDA Bengawan Solo: Ir. Ktut Arsa Indrawatara, Sp1 (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Drs Agus Trimulyono, MSi, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Karman, Dipl ATP, MSi dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Gunawan Slamet Widodo, ST, MT.

Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Luk-Ulo: Ir. Djohan Hidajat, MSc eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: I Ktut Suryana, SH, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Hadi Pranoto, ST dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Ir Sukadi.

Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy: Sudirman, ME (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Ir Riwayanto Basuki, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Ir Suwondo, MT dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Beno Hartadi Abdul Jalal, ST.

Baca lanjutan!

Hari Tanpa Tembakau Dunia (World No Tobacco Day)

Hari ini 31 Mei 2008 adalah Peringatan Hari Tanpa Tembakau. Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menginstruksikan pada hari itu tak boleh ada orang merokok di semua kantor pemerintah. Kebetulan hari itu adalah Sabtu sehingga sangat mungkin instruksi tersebut sukses.

World No Tobacco Day dirayakan setiap tanggal 31 Mei menyusul resolusi Sidang Umum Kesehatan Dunia (World Health Assembly) Nomor 42.19 tahun 1988. Sejak itu maka negara negara di dunia yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia, merayakanya setiap 31 Mei.

Negara maju telah sedemikian maju dalam mengimplementasikan konsep no tobacco. Pemerintah Canada telah melarang merokok di seluruh kabin pesawat penerbangan dalam negerinya sejak itu. Pada 1990 semua kantor pemerintah di sana dinyatakan bebas rokok.

Indonesia, seperti halnya negara terbelakang lainnya, tidak melaksanakan konsep no tobacco ini dengan sungguh sungguh (tepatnya tidak meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control - WHO FTCT). Kartono Mohamad, pada Kompas hari ini, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dalam melindungi rakyatnya dari dampak tembakau berada pada tingkat yang terburuk, sejajar dengan Guinea Bissau, Malawi dan Eritrea. Bahkan Pemerintah Indonesia memfungsikan cukai tembakau bukan sebagai perlindungan terhadap rakyatnya namun sebagai bagian dari pendapatan negara. Mengutip suatu penelitian, Kartono menyatakan bahwa jumlah cukai yang didapat Pemerintah Indonesia dari tembakau adalah Rp 16.5 triliun. Jika dibandingkan dengan belanja rakyat untuk mengobati penyakit akibat tembakau yang besarnya Rp 127.7 triliun rasanya pendapatan negara itu tidak layak dan tidak pantas.

Tembakau membahayakan konsumennya, mengganggu masyarakat di sekitarnya dan membuat citra Indonesia sebagai negara terbelakang semakin kuat. Jika kita ingin bangsa kita maju, tembakau harus hilang dari Indonesia.

Baca lanjutan!