(Tulisan ini adalah salinan dari tulisan saya pada milis sdajateng 23 Maret 2008)
Hari Air Dunia (World Day for Water - WDW) mula mula diusulkan dalamAgenda 21 Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Peringatan HAD dimulai tahun 1993 dan kemudian gaungnya mendunia sampai saat ini. PBB menetapkan 22 Maret sebagai HAD dan, melalui perangkatnya, memakai hari itu untuk menggalakkan dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan berkenaan dengan persoalan air.
HAD 2008 dicanangkan oleh PBB dengan tema Sanitasi dan sekaligus menandai tahun 2008 sebagai Tahun Internasional Sanitasi (TIS). Koordinasi kegiatan TIS dilakukan oleh perangkat PBB yaitu Departemen PBB untuk urusan Ekonomi dan Sosial (UNDESA). Sanitasi ini menjadi tema dan sekaligus isu penting dunia karena PBB memandang bahwa target untuk mengusahakan jumlah orang yang tidak memiliki akses ke sanitasi dasar (2.6 M orang) menjadi separuhnyapada 2015 sebagaimana tercantum dalam Millenium Developmen Goals (MDGs) dikawatirkan tidak tercapai. Pada tahun itu diperkirakan 2,1M orang masih akan tidak mendapatkan akses kepada sanitasi dasar.
Sanitasi
Berbicara sanitasi maka kita bicara tentang air minum dan air limbah. Ini terlihat dari Logo TIS yang menggambarkan 2 unsur tersebut. PBB ingin menegaskan lagi bahwa penyediaan air minum dan pembuangan air limbah merupakan investment yang sangat layak karena setiap dollar yang ditanamkan dalam bidang ini akan berbuah 8 dollar di kemudian hari. Secara kualitatif gambaran keuntungan adalah untukair minum adalah tersedianya waktu/ kesempatan bagi masyarakat untukmelakukan pekerjaan yang lebih produktif karena tidak perlu waktu untuk mendapatkan air dan berkurangnya secara berarti kemungkinanuntuk sakit perut akibat air (tipes dan muntaber). Untuk air limbah adalah mirip yaitu berkurangnya secara berarti penyakit menular (TB dan lainnya).
Sanitasi di Indonesia merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten kota. Pemerintah (Ditjen Cipta Karya Dep PU dan Ditjen Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Depkes) dan pemerintah provinsi (Jawa Tengah: Dinas Permukiman dan Tataruang dan Dinas Kesehatan) mempunyai kewajiban untuk memberikan penunjangan terhadap pelaksanaan wewenang tersebut. Penunjangan ini dilaksanakan di daerah dengan satuan satuan kerjanya di daerah. Peringatan HADNasional 20085 yang dikoordinasi oleh Departemen PU tidak terlepas dari peranan ini.
HAD Nasional 2008
Peringatan HAD Nasional 2008 bertema Sanitasi Lestarikan Air dan Lingkungan. Panitianya dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum. Ada 6 bidang kegiatan utama yaitu Kampanye Peduli Air dan PenggalakanTahun Sanitasi Internasional, Lokakarya dan Seminar, Gerakan Masyarakat dan Apresiasi HAD, Pameran, Penggalakan HAD daerah, Puncak Acara dan 2 bidang kegiatan penunjang yaitu: Dokumentasi dan Humas dan Sekretariat Pelaksana. Dalam bidang kegiatan Penggalakan HAD rupanya Jawa Tengah hanya akan mendapatkan surat dari Menteri PU untuk mendukung kegiatan HAD ini dan tentunya akan diminta laporannya. Provinsi provinsi lain yaitu: Jambi, Bali dan Kalimantan akan ditinjau oleh Panitia Peringatan HAD Nasional 2008.
Jawa Tengah
Gaung HAD 2008 tidak begitu keras di Dinas PSDA Jawa Tengah. Mungkin karena sanitasi dianggap lebih merupakan persoalan 2 dinas tersebut.Mungkin juga karena Dinas PSDA Jawa Tengah masih kaget dengan banjir yang luar biasa baru baru ini . Mungkin juga karena tak punya waktu, sedang ancang ancang untuk mengahadapi kekeringan tahun ini. Atau mungkin ketiga tiganya. Namun kelihatannya persoalan sanitasi mesti juga menjadi bagian dari agenda kegiatan Dinas PSDA Jawa Tengah. Mengapa?
Sanitasi dasar yang berupa air minum dan pembuangan limbah dekat sekali dengan urusan yang ditangani Dinas PSDA Jawa Tengah. Air minum memerlukan air baku untuk pengembangannya, air limbah memerlukan daya tampung badan air untuk pembuangannya. Penyediaan air baku maupun penyediaan titik pembuangan limbah di badan air merupakan wewenang Dinas PSDA Jawa Tengah. Semua itu kelihatannya belum terkonsep secara mapan. Akan tidak terjawab jika misalnya datang Pemerintah Kota Semarang minta air baku untuk pengembangan Semarang bagian selatan atau datang Pemerintah Kota Solo minta titik pembuangan limbah di Sungai Bengawan Solo.
Air minum
Tingkat cakupan air minum (perpipaan) Jawa Tengah 2007, sesuai informasi Ir Purwandi Sukiato Panambang (Kasi Air Bersih Dinas Kimtaru Jawa Tengah) adalah 33,2% di perkotaan dan 8% di perdesaan. Mengikuti MDGs maka tahun 2015 cakupan perkotaan adalah 80% dan perdesaan adalah 54%. Berdasarkan pengamatan saya, pengembangan air minum di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, terkendala oleh ketersediaan air baku. Selama ini kemajuan produksi air minum sangat rendah. Karena itu yang dapat dilakukan oleh para pengelola adalah menggarap sektor distribusinya yaitu dengan cara mengurangi kebocoran. Kebocoran rata rata diperkirakan adalah 35% dan dengan usaha sangat keras hanya dapat diturunkan ke 15%, karena hampir tidak mungkin menurunkan kebocoran di bawah itu.
Peringatan HAD tentu mengingatkan kita akan tingkat kemajuan pengelolaan SDA yang telah dicapai sampai saat ini. Angka angka itu menjelaskan kalau kita berjalan sangat lambat.
Sabtu, 05 April 2008
Peringatan HAD 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar