Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 228 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sbesar itu Indonesia menempati posisi ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, India dan USA. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi adalah penyebabnya.
Laju pertumbuhan penduduk (population growth rate) Indonesia adalah 1.25% per tahun. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya total fertility rate (TFR – rata rata jumlah anak seorang perempuan usia subur) sebesar 2,17 (sumber lain menyebut 2,34) dan besarnya komponen penduduk usia subur (67,9%).
Penduduk Jawa Tengah diperkirakan adalah 32,2 juta dengan tingkat pertumbuhan adalah 0,35%. Parameter demografi lainnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Total fertility ratenya adalah 2,14 dan net reproduction ratenya (rata rata jumlah anak berjenis kelamin perempuan dari seorang perempuan) adalah 1.02. Pada saatnya maka jumlah penduduk Jawa Tengah akan steady pada tahun 2025 ketika jumlahnya sudah 33,2 juta.
Dengan jumlah 32.2 juta jiwa dan volume ruang 32.800 km2 maka Jawa Tengah saat ini tergolong sebagai ruang paling padat di dunia. Kepadatan ini hanya dapat diungguli (sedikit) oleh Banten, Jawa Barat dan DI Yogyakarta sedang untuk tingkat dunia hanyalah Bangladesh. China sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia tidak sepadat Jawa Tengah. Kepadatan provinsi terpadat di China yaitu Jiang Su hanya 75% dari kepadatan Jawa Tengah.
Dalam kaitan dengan sumber daya air penduduk yang padat adalah beban. Ada 2 alasan kenapa penduduk yang padat adalah beban. Yang pertama, dari sisi penyediaan, kepadatan penduduk dengan persebaran yang sembarangan akan cenderung mengancam sumber sumber air sehingga kuantitas dan kualitas sumber sumber air menjadi berkurang. Menyusutnya debit sumber sumber air bawah tanah dan menaiknya nisbah debit maksimum dan minimum sumber air permukaan adalah contoh dari akibat penduduk yang padat. Yang kedua, dari sisi kebutuhan, kepadatan yang tinggi adalah kebutuhan sumber daya air yang tinggi. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat hidup. Jawa Tengah mendapatkan beban ini, yaitu kelangkaan air.
Curah hujan normal Jawa Tengah adalah sekitar 2.500 mm/tahun maka setiap tahun ada 82 milyar m3 air tercurah dari langit. Jika dibagi 32.2 juta penduduk Jawa Tengah maka setiap orang akan mendapatkan 2.500 m3/tahun. Dengan anggapan hanya 25% yang dapat dimanfaatkan melalui bendungan, bendung, dan tadah hujan maka ketersediaan air hanyalah 625 m3/kapita/tahun, suatu jumlah yang sangat kurang. Sebagaimana diketahui ketersediaan air yang ideal adalah pada kisaran 2.000 m3/kapita/tahun (pesimis) sampai dengan 5.000 m3/kapita/tahun (optimis).
Dari angka angka di atas maka penduduk Jawa Tengah yang ideal dari aspek ketersediaan air (katagori pesimis) adalah 8 juta orang. Jika hal itu ingin dicapai pertumbuhan penduduk yang negatif perlu dilakoni. Untuk itu perlu menerapkan jurus China ‘satu perempuan satu anak’ atau migrasi ke luar daerah atau keduanya.
Lain daripada itu, ke depan Jawa Tengah dan Jawa pada umumnya tetap akan mengalami kekeringan (dan banjir secara bergantian) karena angka angka yang ada mengharuskan demikian. Jadi ketika kekeringan hadir mestinya kita tidak perlu panik. Yang penting ketika air langka (kekeringan) air yang ada telah teralokasikan secara proporsional. Lebih lanjut, ketika air ada masyarakat dapat memanfaatkan secara hemat dan ketika air berlebih (banjir) masyarakat telah mendapatkan peringatan dini.
Kamis, 31 Juli 2008
Jumlah Penduduk dan Ketersedian Air Jawa Tengah
Rabu, 02 Juli 2008
Pompa Untuk Mengatasi Kekeringan
DITJEN SDA DISTRIBUSIKAN 136 POMPA UNTUK ANTISIPASI KEKERINGAN, demikian judul berita pu sebagaimana ditayang pada situs Departemen PU. Pompa pompa ini akan digunakan untuk menyedot air dari sumber air yaitu sungai, waduk lapangan, embung dan saluran air. Pompa akan didistribusikan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk – Cisanggarung sebanyak 20 unit, Citanduy 10 unit, BBWS Bengawan Solo 25 unit, Citarum 10 unit dan BBWS Cidanau – Ciujung – Cidurian 15 unit. Kapasitas pompa adalah 25 L/s.
Saya sulit memahami kenapa persoalan kekeringan diatasi dengan penyediaan pompa? Kekeringan artinya adalah kelangkaan atau ketiadaan air. Kalau tidak ada air terus apa yang akan dipompa?
Pada saat musim kering (kemarau) semua air di sumber sumber air di Pulau Jawa sudah teralokasikan. Pengambilan air dari suatu titik di sungai dan saluran akan menghilangkan kesempatan pengguna air di bagian hilir. Jadi semacam zero game saja, yang satu mendapatkan dengan cara menghilangkan kesempatan yang lain. Contohnya, Departemen Pertanian pernah memberikan bantuan pompa untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petani penggarap sawah pada DI Trani dan DI Lemahbang memanfaatkan pompa tersebut untuk mengambil air dari Saluran Colo. Dampaknya adalah lahan sawah DI Colo di Kabupaten Sragen yang pasokan airnya telah dialokasikan dari saluran Colo menjadi tidak terairi.
Dampak yang paling berat adalah terjadinya penurunan kualitas perilaku para pengguna air. Pengalaman bahwa kita boleh memompa air dari saluran atau sungai begitu saja membawa kepada pemahaman bahwa semua orang boleh mengambil air darimanapun tanpa syarat apapun. Maka saat itu di sepanjang saluran Colo marak terjadi pengambilan air dengan pompa, bahkan di beberapa titik dibangun stasiun pompa permanen. Saya kira sampai saat ini penertiban belum dapat dilakukan sehingga pompa masih menjadi persoalan pengelolanya.
Saya tidak sependapat dengan solusi penyediaan pompa untuk mengatasi persoalan kekeringan. Sebagian besar persoalan kekeringan terjadi karena penggunaan air yang tidak terencanakan (misalnya, karena petani menamam padi di luar lahan rencana, mengharap hujan, mengharap air tanah, dsb.). Lebih lanjut, sebagian besar penggunaan air tidak terencanakan terjadi karena pengguna air (petani) tidak mempunyai pilihan pekerjaan yang lain. Saya rasa akar dari persoalan kekeringan lebih kepada lapangan kerja tinimbang kepada kelangkaan air itu sendiri.
Persoalan kekeringan tentu harus dipecahkan, secara multisektoral. Jangka panjang (dari sektor Pengembangan SDA) dijalankan dengan konsisten semua instrumen pengelolaan SDA seperti: Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Dewan SDA, TK-PSDA, GNKPA dan lain lainnya. Dari sektor yang lain misalnya: pengendalian penduduk (jumlah maupun persebarannya) , penegakan peraturan tentang rencana tata ruang, peningkatan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dsb. Jangka pendek dengan sosialisasi ketersediaan air, penyediaan pekerjaan secara padat karya, penyediaan hujan buatan dsb.
Senin, 30 Juni 2008
Pejabat Struktural Dinas PSDA Jawa Tengah
Hari ini, Senin, 30 Juni 2008 para pejabat UPTD pada Dinas PSDA Jawa Tengah dilantik. Peristiwa ini mengakhiri penataan organisasi pada Dinas PSDA Jawa Tengah sebagai bagian dari penataan organisasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menanggapi PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tanggal 6 Juni tentang SOTK Dinas PSDA Jawa Tengah maka Dinas PSDA Jawa Tengah disusun atas 5 unit eselon III/a di pusat dan 6 unit eselon III di daerah. Lebih lanjut, 5 eselon III/a pusat disusun atas 13 unit eselon IV/a dan 6 eselon III di daerah masing masing disusun atas 3 unit eselon IV/a. Susunan pejabat pada organisasi Dinas PSDA Jawa Tengah adalah kurang lebih sebagai berikut:
Dilantik pada 13 Juni 2008 di Ghradika Bakti Praja, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah NOMOR 821.2/226/2008 TANGGAL 13 JUNI 2008, Kepala Dinas PSDA Jawa Tengah: Ir Suryono Suripno, SIP, MT(eselon II/a. Dia sebelumnya adalah Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten Kota Wilayah I (Semarang - Pati).
Dilantik pada 23 Juni 2008 di Ghradika Bakti Praja berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/495/2008, 821.2/496/2008, 821.2/497/2008 dan 821.2/498/2008:
Sekretaris: Ir Triwidodo Djokorahardjo, MEng (eselon III/a), membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Program: Ir Agus Purwandini, MEng, (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian: Wulan Martini Suprapti, SH, MSi dan (3) Kepala Subbagian Keuangan: Nomastuti Yunita Dewi, SE, MM.
Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis: Ir FX Prijoewo Guntoro, Dipl HE, MSi (eselon III/a), membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Survey Investigasi dan Desain: Ir Kasmono, ME, (2) Kepala Seksi Hidrologi: Ir Agung Suseno, Dipl HE dan (3) Kepala Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi SDA: Ir SR Eko Yunianto, Sp1.
Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku: Prasetyo Budhie Yuwono, ME (eselon III/a), membawahi 2 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Sri Purwanto, ST, MT dan (2) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan: Agus Surawan, ST, Sp1.
Kepala Bidang Sungai, Waduk dan Pantai: Ir Agus Purwadi, CES (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: F Dhoko Wintarto, ST, (2) Kepala Seksi Pembangunan dan Konservasi: Ir Indah Sulistyowati dan (3) Kepala Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan: Noviyanto, Sp1.
Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan: Ir Hidayat Mulyono, Dipl HE(eselon III/a) membawahi 2 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu: Parto, ST dan(2) Kepala Seksi Manajemen Aset dan Perizinan: Sriyanto, SH, MM.
Dilantik pada hari ini di Aula Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2/511/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008
:
Kepala Balai PSDA Pemali Comal: Purwadi, Dipl ATP, MT (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Ir Ktut Artana, MSi, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Sarwono, SST, MT dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Pangestu Yudhowono, ST.
Kepala Balai PSDA Jragung Tuntang: Ir. Lukito, Sp1 (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Drs Imam Wasirin, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: MC Agus Sudarmadi, ST dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Ir Rahman Wahyu Adikartika, Sp1.
Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana : Ir Djumono, Dipl HE (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Suroso Sastro Wardojo, SH, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Kastari, Dipl ATP dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Suparman, BE, ST.
Kepala Balai PSDA Bengawan Solo: Ir. Ktut Arsa Indrawatara, Sp1 (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Drs Agus Trimulyono, MSi, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Karman, Dipl ATP, MSi dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Gunawan Slamet Widodo, ST, MT.
Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Luk-Ulo: Ir. Djohan Hidajat, MSc eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: I Ktut Suryana, SH, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Hadi Pranoto, ST dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Ir Sukadi.
Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy: Sudirman, ME (eselon III/a) membawahi 3 pejabat eselon IV/a, yaitu (1) Kepala Subbagian Tata Usaha: Ir Riwayanto Basuki, (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan: Ir Suwondo, MT dan (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan: Beno Hartadi Abdul Jalal, ST.
Sabtu, 31 Mei 2008
Hari Tanpa Tembakau Dunia (World No Tobacco Day)
Hari ini 31 Mei 2008 adalah Peringatan Hari Tanpa Tembakau. Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menginstruksikan pada hari itu tak boleh ada orang merokok di semua kantor pemerintah. Kebetulan hari itu adalah Sabtu sehingga sangat mungkin instruksi tersebut sukses.
World No Tobacco Day dirayakan setiap tanggal 31 Mei menyusul resolusi Sidang Umum Kesehatan Dunia (World Health Assembly) Nomor 42.19 tahun 1988. Sejak itu maka negara negara di dunia yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia, merayakanya setiap 31 Mei.
Negara maju telah sedemikian maju dalam mengimplementasikan konsep no tobacco. Pemerintah Canada telah melarang merokok di seluruh kabin pesawat penerbangan dalam negerinya sejak itu. Pada 1990 semua kantor pemerintah di sana dinyatakan bebas rokok.
Indonesia, seperti halnya negara terbelakang lainnya, tidak melaksanakan konsep no tobacco ini dengan sungguh sungguh (tepatnya tidak meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control - WHO FTCT). Kartono Mohamad, pada Kompas hari ini, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dalam melindungi rakyatnya dari dampak tembakau berada pada tingkat yang terburuk, sejajar dengan Guinea Bissau, Malawi dan Eritrea. Bahkan Pemerintah Indonesia memfungsikan cukai tembakau bukan sebagai perlindungan terhadap rakyatnya namun sebagai bagian dari pendapatan negara. Mengutip suatu penelitian, Kartono menyatakan bahwa jumlah cukai yang didapat Pemerintah Indonesia dari tembakau adalah Rp 16.5 triliun. Jika dibandingkan dengan belanja rakyat untuk mengobati penyakit akibat tembakau yang besarnya Rp 127.7 triliun rasanya pendapatan negara itu tidak layak dan tidak pantas.
Tembakau membahayakan konsumennya, mengganggu masyarakat di sekitarnya dan membuat citra Indonesia sebagai negara terbelakang semakin kuat. Jika kita ingin bangsa kita maju, tembakau harus hilang dari Indonesia.
Minggu, 27 April 2008
Genangan Pasang Semarang
(Tulisan ini adalah salinan dari tulisan saya pada milis sdajateng dan milis part_a_wismp 15 April 2008)
Suara Merdeka Selasa 15 April 2008 memuat berita genangan pasang (Jawa: rob) pada halaman pertama. Paras muka air laut menaik kemudian melalui Kali Asin air laut melimpah ke daratan terdekat. Sebelas kelurahan di kecamatan kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah dan Semarang Timur tergenang air laut. Koran itu menampilkan juga gambar kesibukan penduduk setempat yang menyelamatkan barang barangnya. Koran itu sudah berkali kali menampilkan fenomena genangan pasang di Semarang.
Fenomena genangan pasang di bagian utara Kota Semarang mulai muncul pada akhir dekade 80an. Ketika itu Pelabuhan Tanjung Emas selesai ditingkatkan. Sedikit demi sedikit genangan air laut meluas. Tahu tahu, Jalan Ronggowarsito dan Mpu Tantular sudah tergenang air pasang sepanjang tahun. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulanginya dan yang paling populer adalah meninggikan paras muka tanah. Tetapi hal itu nampaknya tidak lestari karena paras muka tanah terus mengalami penurunan (terjadi land subsidence). Orang menjadi ingin tahu penyebab penurunan ini.
Penyebab penurunan ini belum jelas benar tetapi paling tidak ada 2 hipotesis. Yang pertama adalah bahwa kegiatan pelabuhan telah meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Peningkatan kegiatan ekonomi ini telah mendorong ekploitasi air tanah secara berlebihan di daerah berdekatan dengan pelabuhan. Lapisan lempung sebagai penyimpan air tanah terbanyak dengan sendirinya menyusut. Inilah yang menyebabkan paras muka tanah selalu turun. Hipotesis ini nampaknya banyak dipercaya.
Hipotesis yang ke dua menyatakan bahwa kegiatan pemeliharaan kolam pelabuhan yang berupa pengerukan sedimen telah membuat keseimbangan tanah terganggu sehingga tanah (di bawah permukaan) di sekitar pelabuhan yang masih plastis bergerak secara horisontal ke pelabuhan untuk membuat keseimbangan baru. Pergerakan ini terjadi terus menerus sejalan dengan kegiatan pengerukan pelabuhan. Akibatnya, paras muka tanah di sekitar pelabuhan turun. Hipotesis ini terdukung oleh fakta bahwa laju penurunan semakin tinggi ketika mendekat ke pelabuhan.
Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi tentang penyebab dari penurunan itu. Sementara itu muncul fenomena yang baru, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu wujud dari fenomena ini adalah mencairnya es di kutub utara, naiknya suhu air laut sehingga paras muka air laut naik. Fenomena ini membuat persoalan genangan pasang Kota Semarang bagian utara menjadi semakin memburuk. Nampaknya konsep yang sahih untuk penanganan genangan ini belum pernah terwujud.
Beberapa konsep ditawarkan antara lain dengan menaikan paras muka tanah (dengan pengurukan), konversi ruang alami menjadi ruang artifisial (polder) dan kombinasi keduanya. Namun saya kurang sependapat dengan cara itu karena terkesan kita jump to the conclusion. Kita sudah pada kesimpulan bahwa ruang tersebut harus diselamatkan at any cost.
Saya cenderung untuk dilakukan kajian ruang terlebih dahulu. Pada kajian ruang tersebut dilakukan analisis sehingga sampai pada kesimpulan ruang tersebut sebaiknya diselamatkan atau sebaliknya, ditinggalkan. Kita akan punya angka angka, misalnya: jumlah penduduk, luas lahan, PDRB, ongkos investasi ruang, ongkos operasi dan pemeliharaan ruang, tingkat produktivitas ruang, dsb nya. Selain itu juga kita akan punya kajian dari aspek sosial dan budaya, dsb nya. Dari kajian inilah nanti DPRD Kota akan dapat memilih menyelamatkan atau meninggalkan. Pilihan DPRD inilah yang saya anggap sebagai dasar untuk pembuatan konsep yang sahih.
Sabtu, 05 April 2008
Peringatan HAD 2008
(Tulisan ini adalah salinan dari tulisan saya pada milis sdajateng 23 Maret 2008)
Hari Air Dunia (World Day for Water - WDW) mula mula diusulkan dalamAgenda 21 Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Peringatan HAD dimulai tahun 1993 dan kemudian gaungnya mendunia sampai saat ini. PBB menetapkan 22 Maret sebagai HAD dan, melalui perangkatnya, memakai hari itu untuk menggalakkan dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan berkenaan dengan persoalan air.
HAD 2008 dicanangkan oleh PBB dengan tema Sanitasi dan sekaligus menandai tahun 2008 sebagai Tahun Internasional Sanitasi (TIS). Koordinasi kegiatan TIS dilakukan oleh perangkat PBB yaitu Departemen PBB untuk urusan Ekonomi dan Sosial (UNDESA). Sanitasi ini menjadi tema dan sekaligus isu penting dunia karena PBB memandang bahwa target untuk mengusahakan jumlah orang yang tidak memiliki akses ke sanitasi dasar (2.6 M orang) menjadi separuhnyapada 2015 sebagaimana tercantum dalam Millenium Developmen Goals (MDGs) dikawatirkan tidak tercapai. Pada tahun itu diperkirakan 2,1M orang masih akan tidak mendapatkan akses kepada sanitasi dasar.
Sanitasi
Berbicara sanitasi maka kita bicara tentang air minum dan air limbah. Ini terlihat dari Logo TIS yang menggambarkan 2 unsur tersebut. PBB ingin menegaskan lagi bahwa penyediaan air minum dan pembuangan air limbah merupakan investment yang sangat layak karena setiap dollar yang ditanamkan dalam bidang ini akan berbuah 8 dollar di kemudian hari. Secara kualitatif gambaran keuntungan adalah untukair minum adalah tersedianya waktu/ kesempatan bagi masyarakat untukmelakukan pekerjaan yang lebih produktif karena tidak perlu waktu untuk mendapatkan air dan berkurangnya secara berarti kemungkinanuntuk sakit perut akibat air (tipes dan muntaber). Untuk air limbah adalah mirip yaitu berkurangnya secara berarti penyakit menular (TB dan lainnya).
Sanitasi di Indonesia merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten kota. Pemerintah (Ditjen Cipta Karya Dep PU dan Ditjen Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Depkes) dan pemerintah provinsi (Jawa Tengah: Dinas Permukiman dan Tataruang dan Dinas Kesehatan) mempunyai kewajiban untuk memberikan penunjangan terhadap pelaksanaan wewenang tersebut. Penunjangan ini dilaksanakan di daerah dengan satuan satuan kerjanya di daerah. Peringatan HADNasional 20085 yang dikoordinasi oleh Departemen PU tidak terlepas dari peranan ini.
HAD Nasional 2008
Peringatan HAD Nasional 2008 bertema Sanitasi Lestarikan Air dan Lingkungan. Panitianya dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum. Ada 6 bidang kegiatan utama yaitu Kampanye Peduli Air dan PenggalakanTahun Sanitasi Internasional, Lokakarya dan Seminar, Gerakan Masyarakat dan Apresiasi HAD, Pameran, Penggalakan HAD daerah, Puncak Acara dan 2 bidang kegiatan penunjang yaitu: Dokumentasi dan Humas dan Sekretariat Pelaksana. Dalam bidang kegiatan Penggalakan HAD rupanya Jawa Tengah hanya akan mendapatkan surat dari Menteri PU untuk mendukung kegiatan HAD ini dan tentunya akan diminta laporannya. Provinsi provinsi lain yaitu: Jambi, Bali dan Kalimantan akan ditinjau oleh Panitia Peringatan HAD Nasional 2008.
Jawa Tengah
Gaung HAD 2008 tidak begitu keras di Dinas PSDA Jawa Tengah. Mungkin karena sanitasi dianggap lebih merupakan persoalan 2 dinas tersebut.Mungkin juga karena Dinas PSDA Jawa Tengah masih kaget dengan banjir yang luar biasa baru baru ini . Mungkin juga karena tak punya waktu, sedang ancang ancang untuk mengahadapi kekeringan tahun ini. Atau mungkin ketiga tiganya. Namun kelihatannya persoalan sanitasi mesti juga menjadi bagian dari agenda kegiatan Dinas PSDA Jawa Tengah. Mengapa?
Sanitasi dasar yang berupa air minum dan pembuangan limbah dekat sekali dengan urusan yang ditangani Dinas PSDA Jawa Tengah. Air minum memerlukan air baku untuk pengembangannya, air limbah memerlukan daya tampung badan air untuk pembuangannya. Penyediaan air baku maupun penyediaan titik pembuangan limbah di badan air merupakan wewenang Dinas PSDA Jawa Tengah. Semua itu kelihatannya belum terkonsep secara mapan. Akan tidak terjawab jika misalnya datang Pemerintah Kota Semarang minta air baku untuk pengembangan Semarang bagian selatan atau datang Pemerintah Kota Solo minta titik pembuangan limbah di Sungai Bengawan Solo.
Air minum
Tingkat cakupan air minum (perpipaan) Jawa Tengah 2007, sesuai informasi Ir Purwandi Sukiato Panambang (Kasi Air Bersih Dinas Kimtaru Jawa Tengah) adalah 33,2% di perkotaan dan 8% di perdesaan. Mengikuti MDGs maka tahun 2015 cakupan perkotaan adalah 80% dan perdesaan adalah 54%. Berdasarkan pengamatan saya, pengembangan air minum di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, terkendala oleh ketersediaan air baku. Selama ini kemajuan produksi air minum sangat rendah. Karena itu yang dapat dilakukan oleh para pengelola adalah menggarap sektor distribusinya yaitu dengan cara mengurangi kebocoran. Kebocoran rata rata diperkirakan adalah 35% dan dengan usaha sangat keras hanya dapat diturunkan ke 15%, karena hampir tidak mungkin menurunkan kebocoran di bawah itu.
Peringatan HAD tentu mengingatkan kita akan tingkat kemajuan pengelolaan SDA yang telah dicapai sampai saat ini. Angka angka itu menjelaskan kalau kita berjalan sangat lambat.
Peringatan HAD 2007 Jawa Tengah
(Tulisan ini adalah salinan dari tulisan saya pada milis sdajateng 6 April 2007)
'Padang Alase, Ilang Banyune, Teka Banjire' memenangkan lomba spanduk dalam rangka Peringatan Hari Air Dunia (HAD) 2007 tingkat Jawa Tengah. Walau belum menjawab seluruh tema karena tidak memuat unsur 'ajakan' tetapi kata katanya begitu kuat mengingatkan kita semua akan adanya kelangkaan air akibat salah urus alam. Ucapan selamat disampaikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo atas kemenangan ini. Untuk menandainya maka sebuah trophy telah diberikan kepada Kepala Balainya oleh Kepala Dinas PSDA Jawa Tengah pada puncak peringatan HAD 2007 tingkat Jawa Tengah yang berlangsung di Kebumen Kamis 05 April 2007.
Pada kesempatan yang sama juga telah diselenggarakan diskusi dengan Subtema 'Langkah Nyata Mengatasi Kekurangan Air'. Ada 8 panelis menyampaikan laporannya. Mereka adalah para kepala BBWS yang beroperasi di Jawa Tengah (5 bbws, 1 diantaranya diwakili oleh stafnya), Kabal PSDA Probolo, Kadis SDA Tamben Kab Kebumen dan mantan Pemimpin SNVT Irigasi Andalan Jawa Tengah. Sayang, tata suara dan tata cahaya tidak mendukung sehingga pesan yang disampaikan oleh para panelis hanya sayup sayup sampai. Penyampaian juga tidak efektif karena tidak semua panelis membagikan paper/handoutnya dan tidak ada kesempatan bagi aundience untuk menyampaikan klarifikasinya.
Walau gelap dan lamat lamat saya berusaha menyimak. Penilaian saya mantan Pemimpin SNVT IAJT, Kabal PSDA Probolo dan staf BBWS Cimanuk Cisanggarung telah menjawab sub tema yang ditetapkan sedangkan lainnya lebih fokus kepada memperkenalkan dirinya. Mantan Pemimpin SNVT IAJT mengambil bidang pengawetan yaitu melaporkan pembangunan Intake Kedungsamak yang outcomenya dapat menghemat air Waduk Wadaslintang. Kabal PSDA Probolo mengambil bidang pelestarian yaitu melaporkan penggerakan institusi dan masyarakat untuk pelestarian das. sedang staf BBWS Cimanuk Cisanggarung mengambil bidang penghematan yaitu melaporkan penyiapan trainers untuk penerapan Metode System of Rice Intensification (SRI). Ucapan selamat disampaikan untuk mantan Pemimpin SNVT IAJT yang karenanya mendapatkan penghargaan inovasi teknologi. Penghargaan yang sama mestinya disampaikan juga untuk Kabal PSDA Probolo sebagai pelopor gerakan konservasi. Penghargaan lainnya mesti disediakan untuk BBWS Cimanuk Cisanggarung jika gerakan penghematan air irigasi sukses.
Indonesia termasuk di dalam 10 negara terkaya air di dunia. Menurut Ir Imam Anshori (Direktur Bina PSDA Dep PU), presipitasi rata rata per kapita per tahun adalah 2500 m3. Bagaimana dengan Jawa Tengah? rasanya tidak terlalu jauh karena untuk Bengawan Solo saja (daerah paling timur Jawa Tengah) adalah 2000 m3/ kapita/ tahun. Angka ini masih masuk dalam rentang 10 negara terkaya air di dunia. Kita memang belum dapat mengurus anugerah Tuhan ini dengan baik sehingga terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, cocok dengan kata kata BBWS Bengawan Solo: 'Padang Alase, Ilang Banyune, Teka Banjire.